http://www.pikiran- rakyat.com/ cetak/2007/ 062007/10/ 0103.htm
New York, (PR).-
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam sidang pada
Jumat (8/6) waktu setempat di Markas Besar PBB, New York, AS, gagal
mengesahkan pernyataan pers yang berniat mengutuk keras pernyataan
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad soal kehancuran Israel, karena
Indonesia yang menjadi salah satu dari 15 anggota, menolak
pengesahannya.
Wakil Tetap Prancis untuk PBB, Jean-Marc de La Sabliere, usai sidang
menyatakan penyesalannya, karena DK PBB gagal mengeluarkan pernyataan
mengutuk Iran.
“Mayoritas anggota dewan menginginkan adanya pernyataan mengutuk.
Tapi, sayangnya kita tidak dapat mengesahkan rancangan itu hari ini
karena ada keberatan dari salah satu negara,” katanya, tanpa menyebut
nama Indonesia.
Kalangan diplomat internasional di Markas Besar PBB mengatakan, saat
sidang, Indonesia–yang diwakili oleh Deputi Wakil Tetap RI untuk
PBB, Hasan Kleib–menjadi satu-satunya negara yang langsung
menyatakan menolak pengesahan pernyataan kutukan terhadap Iran dan
akan berkonsultasi dahulu dengan Jakarta.
Sementara itu, satu negara lainnya, yaitu Qatar, tidak memberi
pernyataan apa pun, dan mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dahulu
dengan Doha sebelum menyatakan setuju atau tidak terhadap pengesahan
pernyataan tersebut.
Dua hari sebelumnya, yaitu pada Rabu (6/6), Perwakilan Tetap Israel
untuk PBB di New York mengirimkan surat kepada DK PBB untuk
menanggapi pernyataan Ahmadinejad saat berpidato pada tanggal 3 Juni
2007.
Ahmadinejad dikutip saat mengatakan, “Dengan pertolongan Tuhan,
tombol detik-detik kehancuran rezim Zionis sudah mulai ditekan oleh
tangan-tangan anak-anak Lebanon dan Palestina.”
Baik La Sabliere maupun Wakil Tetap AS untuk PBB, Zalmay Khalilzad,
menganggap pernyataan Ahmadinejad sebagai masalah serius. “Kita tidak
boleh mengabaikannya. Presiden salah satu negara bicara tentang
penghancuran suatu negara lainnya yang merupakan anggota PBB, kami
anggap Dewan Keamanan harus bereaksi,” kata La Sabliere.
Dubes La Sabliere mengatakan, DK akan kembali bertemu pada Senin
(11/6) untuk mencoba kembali upaya menuju pengesahan. Namun, sejumlah
kalangan memperkirakan pengesahan itu akan menemui jalan buntu karena
pernyataan keberatan Indonesia.
Alasan
Hasan Kleib, saat ditemui Antara menyebutkan setidak-tidaknya ada
tiga alasan yang membuat Indonesia menolak pengesahan.
Pertama, Indonesia menganggap DK PBB kurang adil, mengeluarkan suatu
reaksi atas pilihannya sendiri, dan dalam hal memenuhi permintaan
Wakil Tetap Israel, agar DK PBB melakukan tindakan terhadap Presiden
Iran. “Sementara itu, Dewan Keamanan sama sekali tidak memberikan
reaksi, walaupun kita minta berulang kali, terhadap isu-isu lain yang
lebih jelas mengancam perdamaian dan keamanan internasional, ” kata
Hasan.
Dia mencontohkan, tindakan penculikan dan penahanan yang dilakukan
oleh Israel terhadap anggota kabinet dan parlemen Palestina; rencana
Israel membunuh Kepala Biro Politik Hamas, Khalid Mishal ataupun
perusakan setiap hari yang dilakukan Israel di wilayah
penduduk. “Terhadap kasus-kasus tersebut, Dewan Keamanan sama sekali
tidak mengeluarkan satu pun pernyataan kepada media,” ujar Hasan
tegas.
Kedua, Indonesia menganggap pernyataan Ahmadinejad pada Minggu (3/6)
itu bersifat retorika–yang disampaikan dalam rangka peringatan 18
tahun wafatnya Imam Khomeini–sehingga bukan merupakan ancaman
terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Ketiga, Indonesia melihat rancangan pernyataan pers DK PBB tidak
mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. “Tidak sesuai dengan
pernyataan Presiden Iran sendiri. Ahmadinejad tidak mengatakan Iran
akan menyerang Israel,” kata Hasan.
Selain itu, penyebutan “Negara Israel” dalam rancangan pernyataan
pers, ujar Hasan, tidak sama dengan apa yang telah disebutkan oleh
Sekjen PBB Ban Ki-Moon, yang mengeluarkan pernyataan kecaman terhadap
pernyataan Presiden Iran. “Seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB,
bahkan surat dari Watap Israel sendiri, yang disebut bukan ‘Negara
Israel’ melainkan ‘Rejim Zionis’,” katanya. (Rtr)***
